You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Normalisasi Saluran Mendominasi Usulan Warga TDU
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Normalisasi Saluran Mendominasi Usulan Warga Tanjung Duren Utara

Sebanyak 61 usulan warga Kelurahan Tanjung Duren Utara (TDU), Grogol Petamburan, Jakarta Barat menge dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2017 yang digelar, Rabu (8/2). Normalisasi saluran air dan perbaikan jalan mendominasi usulan.

Ada 61 usulan, tapi yang dibahas hari ini hanya 11 usulan

Lurah Tanjung Duren Utara, Iskandar mengatakan, sebelum dilakukan musrenbang tingkat kelurahan, sudah dilakukan ditingkat RW. Usulan musrenbang 2017 ini untuk pelaksanaan pembangunan di 2018 mendatang.

"Ada 61 usulan, tapi yang dibahas hari ini hanya 11 usulan. Karena ada perubahan volume seperti lebar jalan, panjang, tinggi saluran dan ada juga yang akan dikerjakan tahun ini diusulkan kembali," kata Iskandar, Rabu (8/2).

120 Usulan Dibahas dalam Musrenbang di Kelurahan Bidara Cina

Dikatakan Iskandar, umumnya warga mengusulkan pelebaran saluran, pengurasan dan perbaikan jalan. Karena dibeberapa lokasi saluran kecil, sehingga menyebabkan terjadinya genangan. "Anggaran dari 61 usulan ini diperkirakan mencapai Rp 9,3 miliar," ujarnya.

Ia menambahkan, usulan ini selanjutnya akan dibahas kembali di tingkat kecamatan, tingkat kota dan terakhir ditingkat provinsi.

"Selanjutnya usulan ini akan berproses, tentu akan dilihat sesuai dengan skala prioritas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1210 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1203 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1013 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye968 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye870 personBudhi Firmansyah Surapati